722 polisi amankan Pilkada Taput

MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengerahkan 722 personel untuk mengamankan pemilihan kepala daerah di Kabupatan Tapanuli Utara yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2013.

Kasubbid Pengelola Informasi dan Data Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan, mengatakan, dari Polres Tapanuli Utara, jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 302 orang.

Sedangka personel yang diperbantukan berasal dari Polres Tebing Tinggi, Polres pematang Siantar, Polres Simalungun, Polres Toba SamosiR, Polres Samosir, dan Polres Humbang Hasuntutan dengan jumlah 420 personel.

Jumlah personel pengamanan tersebut didukung pengerahan Satuan Brimob Polda dari Detasemen C di Padang Sidimpuan dan Detasemen B yang bermarkas di Tebing Tinggi. "Satuan Brimob yang dikerahkan sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK)," katanya, kemarin.

Untuk memaksimalkan pengamanan, dikerahkan juga prajurit dari Kodim 0210/Tapanuli Utara yang berjumlah 120 personel dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 1.254 orang. Dalam pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS), pihaknya menerapkan pola yang berbeda sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing.

Untuk daerah yang dianggap rawan, baik karena kemungkinan adanya kerusuhan atau manipulasi penghitungan suara, diterapkan pola 1:1:2 atau satu polisi menjaga satu TPS dibantu dua petugas linmas.

Sedangkan untuk daerah yang dianggap rendah potensi kerawanan diterapkan pola 1:2:4 atau satu polisi menjaga dua TPS dibantu empat petugas linmas.

Menurut catatan, pilkada Tapanuli Utara diikuti tujuh pasangan calon yakni Sanggam Hutagalung dan Sahat Sinaga (nomor urut 1). Kemudian, pasangan Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (nomor urut 2), serta pasangan Bangkit P Silaban dan David Hutabarat (nomor urut 3).

Setelah itu, pasangan Saur Lumbantobing dan Menerep Manalu (nomor urut 4) serta pasangan Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (nomor urut 5).

Selanjutnya, pasangan Bangun Simanjuntak dan Marulum H Situmeang (nomor urut 6) serta pasangan Mangan Sibarani dan S Nababan (nomor urut 7). Daftar pemilih tetapi (DPT) dalam pilkada tersebut sebanyak 199.082 jiwa yang akan menggunakan hak suara di 627 TPS.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Humbang Hasundutan people seek land-dispute resolution

Members of a traditional community in Pandumaan and Sipituhuta villages in Pollung district, Humbang Hasundutan regency, North Sumatra, have urged the Forestry Ministry to keep its promise to settle a land dispute involving PT Toba Pulp Lestari (TPL), which has been going on for five years. They said the ministry’s director general of forestry business development, Bambang Hendroyono, had promised on May 29 this year to resolve the dispute within three months. “August 28 was the deadline, but there has been no sign of the ministry trying to settle the land dispute in the TPL concession area,” community elder Rev. Haposan Sinambela told The Jakarta Post. Haposan said that many people had become victims of violence and had been arrested by police since the conflict over TPL’s concession area began in 2009. He added that the conflict with TPL stemmed from the felling of kemenyan (incense) trees by the company on customary land belonging to local residents. He said the locals
Read more

Perjanjian Fedusia

```Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013 ......mengatur bahwa syarat uang muka/DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25% utk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20% utk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif``` ```Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yg melarang leasing atau perusahaan pembiayaan utk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yg menunggak kredit kendaraan Hal itu tertuang dlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012 Menurut Undang² No 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan Fidusia umumnya dimasukkan dlm perjanjian kredit kendaraan bermotor Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. ``` *Pihak leasing wajib
Read more

Pemkab Humbahas Kembali Targetkan WTP 2014

Image
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali menargetkan untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2014, di mana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari Provinsi saat ini melakukan pemeriksaan keuangan di Humbahas. Untuk mencapai target tersebut Pemkab Humbahas meminta seluruh aparaturnya agar tetap disiplin menggunakan anggaran. Bupati Humbahas Maddin Sihombing mengatakan, bahwa penghargaan yang diterima lewat WTP merupakan gambaran kepada public bahwa pengelolaan keuangan di salah satu instansi pemerintah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi sejumlah indikator aparatur yang bersih danberwibawa. Serta kewajaran yang dinilai di dalam laporan keuangan memenuhi target program dan kriteria yang benar. "Jadi itu target kita setelah dua kali memperoleh Opini WTP. Kita upayakan tahun ini kita mendapatkan lagi WTP tersebut," jelasnya usai membuka sosialisasi pemeriksaan keuangan di auditorium Pemkab Humbah
Read more